Manado - Plt. Kalapas Perempuan Manado, Lidya Awoah beserta jajaran mengikuti kegiatan yang menjadi program unggulan Inspektorat Jenderal Kemenkumham Tahun 2024 yakni Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Beri Solusi (Irwil BERISI), yang diselenggarakan oleh Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Iwan Santoso secara hybrid, terpusat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, Rabu (24/01).
Kepala Kantor Wilayah, Ronald Lumbuun yang hadir langsung bersama para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengucapkan terima kasih atas kunjungan Irwil III untuk memberikan pengarahan kepada seluruh Insan Pengayoman Sulut mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan sebagai ASN, hingga netralitas ASN.
Kemudian Iwan mengungkapkan isu seputar pemasyarakatan hingga keimigrasian terkini. Ia mengingatkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut untuk senantiasa menghindari diri dari perbuatan yang melanggar kode etik ASN. "Jadikan pekerjaan jadi ladang ibadah. Mari kita jadi kebanggaaan keluarga, anak istri dengan menjadi bagian dari Kemenkumham," pesan Iwan.
Lebih lanjut, Iwan juga menekankan bahwa kunci utama Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen pimpinan. "Kalau tidak ada komitmen dari pimpinan dan jajarannya, jangan harap meraih predikat WBK/WBBM," tegasnya.
Iwan juga mengingatkan kepada jajaran dalam kaitannya dengan pemilu yang akan berlangsung. Ia mengingatkan untuk menjaga netralitas, jaga jarimu, jangan mudah terprovokasi, buktikan keraguan publik dengan transparansi pelaksanaan pemilu di Wilayah Sulawesi Utara.
Sebagai penutup, Iwan mengutip motivasi dari Warren Buffett, “look for 3 things in a person: intelligence, energy, and integrity, if they don’t have the last one, don’t even bother with the first two, bila seseorang memiliki kepintaran dan energi tapi tidak memiliki integritas, maka daya rusaknya sangat luar biasa”, tutupnya.
Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Beri Solusi (IRWIL BERISI) merupakan salah satu program unggulan Tahun 2024 yang diperuntukan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendengarkan aspirasi dan informasi untuk peningkatan kinerja.
