Hai Sobat L’Prado
LPRADONEWS, TOMOHON - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham melakukan
koordinasi dan konsultasi teknis terkait Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat secara virtual yang dihadiri oleh seluruh Tim ZI pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Kamis (13/07).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM (Kapusjak) Syarifuddin yang hadir langsung di Kanwil Kemenkumham Sulut mengatakan bahwa survei IPK IKM Satuan Kerja menjadi tolok ukur menuju WBK.
"Hasil SPAK dan SPKP atau IPK-IKM dalam bentuk Indeks Persensi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelavanan (IPKP) menjadi nilai dari komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan Akuntabel" dan Komponen hasil "Pelayanan Publik vang Prima" tempatkan QR code yang mudah diakses, jumlah reponden harus diperhatikan pula," terang Syarifuddin.
L’Prado TORANG!
#KumhamSulut
#KanwilKemenkumhamSulut
#KakanwilKemenkumhamSulut
#RonaldLumbuun
#TorangBasudara