Tomohon - Sebagai wujud pelayanan yang mengutamakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Kamis (02/05). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum Warga Binaan, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka di dalam sistem hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.
Kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan kepada 72 Warga Binaan, bertempat di Gereja Hana Lapas Perempuan Manado, dengan Narasumber dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Penyuluh Hukum Muda, Muhammad Syachrul, yang menyampaikan materi tentang bantuan hukum. "Bantuan hukum hadir sebagai bentuk pengakuan terhadap Asas Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum). Bantuan Hukum ini diperuntukkan oleh masyarakat miskin (tidak mampu)," terang Syachrul.
Lebih lanjut, Syachrul menjelaskan bahwa bantuan hukum terbagi atas bantuan hukum litigasi (perdata, pidana, tata usaha negara) dan non litigasi (konsultasi, pendamping, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum dan lain sebagainya). Ia berharap para WBP dapat memahami bantuan hukum dan apabila para WBP serta masyarakat ingin meminta bantuan hukum dapat langsung ke Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui petugas Pemasyarakatan LPP Manado.