Manado - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Manado tegaskan pentingnya Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) melalui komitmen bersama pencanangan P2HAM yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara. Komitmen tersebut ditandatangani secara langsung oleh Plt. Kepala Lapas Perempuan Manado, Lidya Awoah didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Sitorus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rudy Pakpahan dan Kaur Umum Lapas Perempuan Manado, Vinsentius Rimbing selaku saksi, Kamis (25/01).
Dilaksanakan di Aula Kanwil, kegiatan dimulai dengan penyampaian Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Ronald Lumbuun membacakan Naskah Pencanangan P2HAM dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Pernyataan Pencanangan P2HAM yang ditandatangani oleh Kakanwil dan para Kepala UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut.
Adapun pelaksanaan penandatanganan tersebut disaksikan oleh Karo Hukum Setda Provinsi Sulut Flora Krisen, Kadiv YankumHAM, Kadiv Keimigrasian Syamsul Sitorus, Kadiv Administrasi yang diwakili oleh Kabag Program dan Humas Noldy Sahabati, serta Kadiv Pemasyarakatan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan, Bimbingan, dan TI Moh. Ilham Agung Setiawan.
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Gusti Ayu Putu Suwardani turut hadir secara virtual selaku saksi sekaligus menyampaikan sambutannya. "Kami mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, dimana Kanwil Kemenkumham Sulut menjadi Kantor Wilayah kedua yang melaksanakan Pencanangan P2HAM tahun ini," pungkasnya. Selain itu, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM juga memberikan materi terkait proses tahapan dan tata cara, serta kriteria P2HAM yang tertera pada Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.
Menutup kegiatan Karo Hukum Setda Provinsi Sulut turut menyampaikan bahwa dalam mendorong P2HAM, Pemprov Sulut telah mengeluarkan kebijakan berupa Perda Prov. Sulut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Keputusan Gubernur Nomor 486 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. (TW)